WALIKOTA DEPOK DIMINTA PERINTAHKAN INSPEKTORAT UNTUK RIKSUS DUGAAN BAGI BAGI UNTUNG UANG NEGARA DARI CASHBACK BUKU
*DEPOK, LIPSUSNEWS* – Dugaan praktik _cashback/fee_ pengadaan buku kembali menyeret nama sekolah negeri. Kali ini *SMP Negeri 7 Kota Depok* jadi sorotan setelah total belanja buku 2 tahun terakhir mencapai *Rp703.847.200*.
kejadian mundurnya 326 kepala sekolah di Sulawesi Selatan terkait temuan BPK tentang penerimaan gratifikasi cashback tampaknya juga terjadi di provinsi barat khususnya di kota Depok
Berdasarkan data yang dihimpun Lipsusnews, rinciannya: Tahun 2024 sebesar Rp331.047.000 dan Tahun 2025 sebesar Rp372.800.200.
Informasi dari sumber terpercaya menyebutkan, praktik “bagi-bagi uang negara” ini melibatkan fee dari vendor ke sekolah berkisar *25% hingga 30%*. Jika dihitung 30%, maka potensi _cashback_ mencapai *Rp211.154.160* yang diduga tidak dilaporkan di Buku Kas Umum.
Praktik ini dinilai melanggar *Juknis BOSP* dan berpotensi *Gratifikasi Pasal 12 UU Tipikor* dengan ancaman 4-20 tahun penjara. Kasus serupa di Sulsel bahkan membuat 326 Kepsek mundur buntut temuan BPK.
*KEPSEK RODIAH: “ITU TIDAK BENAR”*
Menindaklanjuti informasi tersebut, Lipsusnews melakukan konfirmasi kepada Kepala SMPN 7 Kota Depok, *RODIAH AMBARWATI, http://M.Pd* melalui pesan WhatsApp pada Senin (15/9/2026).
Saat dikonfirmasi terkait adanya dugaan penerimaan _cashback_ dari vendor buku, Ibu Rodiah dengan tegas membantah.
*”Itu tidak benar,”* jawab singkat Kepsek SMPN 7 tersebut.
Namun hingga berita ini diturunkan, Kepsek belum memberikan klarifikasi tertulis beserta dokumen pendukung seperti Invoice, Kwitansi, dan LPJ BOSP yang kami minta melalui surat resmi Nomor 001/LIPSUSNEWS/KLAR/IX/2026.
Lipsusnews tetap membuka ruang klarifikasi seluas-luasnya. Kami juga telah melayangkan surat yang sama kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Inspektorat, dan Kejaksaan Negeri Depok.
*APAKAH INI MAFIA BUKU JILID 2?*
Publik kini menunggu itikad baik dari SMPN 7 Depok untuk membuktikan bahwa pengadaan buku Rp703 Juta tersebut benar-benar bersih dan sesuai aturan.
Aparat Penegak Hukum diharapkan segera turun tangan memeriksa dokumen pengadaan 2024-2025. Jangan sampai “mafia buku” yang sudah memakan korban di Sulsel, kembali terulang di Kota Depok.
****[Bersambung]
*Redaksi LIPSUSNEWS*
